Sejarah Masa Pemerintahan BJ. Habibie

Bj Habibie dengan nama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia pasca mundurnya Soeharto pada tahun 1998. BJ. Habibie menjabat sebagai presiden Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Walaupun masa jabatan BJ. Habibie terbilang singkat yaitu 1 tahun 5 bulan, namun ia mampu membuat reformasi besar – besaran di Indonesia.

Era Keterbukaan Pers di Indonesia

Selama Orde Baru berkuasa pers dibungkam sehingga mengalami kemandekan dalam hal demokrasi. Namun, pada masa pemerintahan Bj. Habibie, pers mendapatkan kebebasannya melalui UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Hal ini mendandai keterbukaan di Indonesia dalam bidang pers. Selain itu BJ. Habibie juga memberikan kebebasan kepada kaum Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin.

Permasalahan Timor Timur

Pada masa pemerintahannya, BJ. Habibie juga mengadakan referendum bagi Timor Timur dibawah PBB untuk memilih merdeka atau masih dalam otonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timor Timur banyak yang lebih memilih merdeka daripada berada di bawah pemerintahan Indonesia. Keputusan diambil bahwa Timor Timur dilepaskan dari Indonesia. Keputusan ini membuat BJ. Habibie mengalami penurunan kepercayaan dari publik dan elit politik.

Perubahan – perubahan BJ. Habibie membuat banyak pihak terkejut dan banyak yang belum dapat menerimanya. Dampaknya BJ. Habibie menjadi sosok yang tidak populis dalam hal sosial politik. Namun, secara umum penegakan kebenaran berdampak besar bagi intelektual dan sosial kala itu.

Kebijakan Ekonomi BJ. Habibie

Masa pemerintahan BJ. Habibie diawali oleh huru hara di Indonesia yang terjadi pasca turunnya Soeharto. Ekonomi Indonesia mengalami hyper inflasi dan naiknya kurs dollar atas rupiah hingga mencapai Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000. Pemerintahan BJ. Habibie berhasil memperkecil kurs dollar terhadap rupiah menjadi Rp. 6.500 per dollar AS. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang diterapkan oleh BJ. Habibie dalam bidang politik :

• Menerapkan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melewati pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
• Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
• Menaikkan nilai ganti rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
• Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian persoalan utang luar negeri
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
• Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
• Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BJ. Habibie sebagai Peletak Dasar Demokrasi Indonesia

Setelah meliat banyak transformasi menuju perbaikan berbagai aspek semasa masih memegang jabatan, BJ. Habibie dapat dikatakan sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia meskipun pertanggungjawabannya ditolak oleh parlemen. Bj. Habibie berhasil memperjuangkan nilai – nilai imajinatif intelektual yang selama Orde Baru dibungkam. BJ. Habibie berhasil mematahkan sendi – sendi otoritarianisme Orde Baru.

Kesetaraan dan kebebasan menjadi prinsip dasar yang ingin ditegakkan oleh BJ. Habibie. Kedua nilai itu menjadi roh demokrasi. Sepertinya, BJ. Habibie belajar banyak mengenai keadaan Jerman di Perang Dunia II sehingga ingin membuat Indonesia sebagai negara demokratis dan humanis. Dengan berbagai pencapaian yang digagas oleh BJ. Habibie, beliau tidak hanya menyandang sebagai bapak teknologi namun juga sangat layak untuk menyandang bapak demokrasi walaupun masa jabatannya hanya 512 hari.

Masa Pasca Kepresidenan

Pasca turunnya BJ. Habibie sebagai presiden, ia lebih banyak berada di Jerman daripada di Indonesia. Namun, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, BJ. Habibie kembali aktif di pemerintahan untuk menjabat sebagai penasehat presiden mengawal demokratisasi di Indonesia melalui Habibie Center.