Politik Etis : Sejarah, Latar Belakang dan Kebijakannya

Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan protes dari diterapkannya kebijakan tanam paksa yang dilayangkan oleh van Deventer pada 1901 berupa program kewajiban moral menyejahterakan jajahan. Politik etis dipelopori oleh Brooshooft yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan Belanda dan Conrad Theodore van Deventer yang merupakan ahli hukum Belanda. Program yang dimaksud dari pemberlakuan politik etis diantaranya edukasi, irigasi dan transmigrasi.

Latar Belakang Politik Etis

Kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan oleh Van Den Bosch membawa kesengsaraan bagi Hindia Belanda. Kewajiban menyediakan 20 persen tanahnya untuk dikuasai Belanda menjadi hal yang sangat merugikan bagi pemilik tanah. Terlebih apabila tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja kepada Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Akibatnya, kualitas hasil tanaman menurun dan menimbulkan permasalahan kelaparan. Terlebih, kurangnya pangan menimbulkan wabah penyakit. Di Cirebon dan Grobogan tingkat kematian meningkat sedangkan jumlah penduduk menurun tajam.

Penyimpangan cultuur procenten (pemberian bonus kepada bupati yang melebihi target) semakin membuat praktek pemerasan dan perbudakan semakin besar. Pieter Brooshooft selama berkeliling di Jawa pada 1887 menemukan banyak kesengsaraan yang dialami pribumi Hindia Belanda pada waktu itu.

Kondisi ini membuat kecaman dari warga Belanda yang menganggap kebijakan Hindia Belanda tidak manusiawi. Van Deventer dalam majalah De Gids berjudul Eeu Ereschuld atau Hutang Budi menjelaskan bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia yang hasilnya justru dinikmati Belanda. Gagasan Van Deventer mendapatkan dukungan dari Ratu Wilhelmina yang menyebutkan dalam pidatonya mengenai kesengsaraan tanah jajahan tahun 1901. Hasilnya kemudian dibuktikan dengan kebijakan baru diterapkannya politik etis.

Dampak Politik Etis

Trias Van Deventer, istilah yang dikenal sebagai bentuk kebijakan politik etis dari Hindia Belanda. Kebijakan ini meliputi irigasi (pengarian; memperbaiki sistem pertanian), edukasi (pendidikan; memberikan pendidikan kepada pribumi) dan imigrasi (memindahkan penduduk dengan tujuan pemerataan wilayah). Namun, pada pelaksanaannya, Trias Van Deventer tidak dapat diharapkan sesuai istilahnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda masih enggan mengubah kondisi rakyat dan terus melakukan eksploitasi.

Pada pelaksanaannya, Belanda tidak memberi perlindungan atau bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh – sungguh. Pada sektor petanian, irigasi hanya dilakukan pada perkebunan yang memiliki hak utama. Sedangkan pada pendidikan, pelajaran yang diberikan hanya pada pengajaran tingkat rendah dan tertutup pada golongan priyayi.

Namun, kebijakan politik etis tetap memberikan dampak positif diantaranya :

• Munculnya golongan cendekiawan
• Terbangunnya saluran irigasi
• Terjadinya pemerataan penduduk

Berkat politik etis memunculkan golongan elit baru yaitu kaum terdidik yang kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Budi Utomo, Indische Partij, dan Sarekat Islam. Organisasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia.