Masa Pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) Kebijakan dan Akhir Jabatannya

Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1811-1816. Secara resmi Inggris menjajah Indonesia setelah disepakatinya Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Jawa.

Dalam pelaksanaannya, Stamford Raffles berkuasa penuh di Nusantara. Pemerintahan masa Raffles menerapkan sistem yang bebas dari unsur paksaan berbeda dengan yang diterapkan pada VOC dan Daendels. Penerapan sistem tanpa paksaan dari Raffles diambil dari pengalamannya di India. Berikut adalah kebijakan – kebijakan Raffles :

Bidang Politik dan Pemerintahan

• Membagi Jawa menjadi 16 karesidenan dan satu karesidenan menjadi beberapa distrik
• Mengubah sistem pemerintahan feodal (pemerintahan dibawah bangsawan) menjadi pemerintahan kolonial bercorak barat.
• Mengubah penguasa pribumi (bupati) menjadi pegawai pemerintahan kolonial.

Bidang Ekonomi

• Menghapus pajak hasil bumi (contingenten) dan penyerahan wajib pajak (verplichte Leverentie)
• Menerapkan sistem sewa tanah (landrent system)
• Petani diberi kebebasan untuk menanam ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan
• Monopoli garam dan minuman keras

Bidang Sosial

• Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)
• Penghapusan perbudakan

Bidang Hukum

• Hukuman didasarkan pada kesalahan dan bukan ras
• Meniadakan hukuman dari bupati karena menimbulkan dualisme hukum

Bidang Ilmu Pengetahuan

• Ditulisnya buku History of Java
• Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
• Dibangunnya Kebun Raya Bogor
• Memberikan bantuan penelitian kepada John Crawfurd, sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of Indian Archipelago
• Mendukung perkumpulan Bataaviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (perkumpulan kesenian budaya dan ilmu pengetahuan)
• Penemuan Candi Borobudur

Kegagalan Raffles

Secara umum, masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda memberikan kemajuan yang pesat dari para pendahulunya. Perbaikan tanah jajahan dan meningkatnya kemakmuran rakyat menjadi indikator peningkatan tersebut. Namun, ada beberapa kegagalan dari kebijakan Raffles ketika menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Diantaranya :

• Sulitnya mengubah budaya dan kebiasaan petani, kurangnya pengawasan pemerintah dan peran kepala desa dan residen lebih kuat daripada sistem yang dibangun oleh Raffles. Hal ini terjadi karena petani lebih menghormati raja atau bupati dibanding pegawai Eropa.
• Banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengambilan pajak. Kepala desa membebankan pajak yang lebih banyak daripada standar pajak yang dibuat Raffles sehingga memperburuk keadaan.
• Gagalnya penghapusan perbudakaan dan monopoli perdagangan.

Akhir Pemerintahan Raffles

Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Lord Minto yang digantikan oleh Lord Moira pada tahun 1813. Lord Moira tidak tertarik dengan kebijakan Raffles sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda yang dianggapnya hanya membebani anggaran pusat. Oleh karena itu, Raffles digantikan oleh John Fendall yang datang tanggal 11 Maret 1816, bertugas mengawasi kantor hingga Belanda mengambil alih beberapa bulan kemudian.

Setelah turun dari jabatannya di Jawa, Raffles ditempatkan di Bancoolen pada tahun 1811. Selama menjabat sebagai Letnan Gubernur di Bancoolen, Raffles banyak menerapkan kebijakan yang sama dengan kebijakannya di Jawa.