Masa Pemerintahan H.W. Daendels (1808-1811) Kebijakan dan Akhir Masa Jabatannya

Pada tahun 1800an, Perancis dibawah Napoleon Bonaparte memenagkan perang di Eropa. Dampaknya, wilayah jajahan bangsa Eropa harus diserahkan kepada Perancis tidak terkecuali Hindia Belanda dibawah pemerintahan kolonial Belanda. Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte diangkat sebagai penguasa Belanda pada tahun 1806. Selanjutnya, pada tahun yang sama Louis Napoleon mengirim Herman Willem Daendels untuk menjadi Gubernur Jenderal di Jawa yang bertugas mempertahankan kekuasaan Jawa dari Inggris.

Herman Willem Daendels menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811. Disisi lain, Daendels juga ditugaskan untuk memperbaiki pertahanan dan administrasi pasca runtuhnya VOC. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Daendels menerapkan beberapa kebijakan diantaranya :

Bidang Militer

Daendels dikenal dengan pola pemerintahan bertangan besi atau otoriter. Adapun kebijakannya dalam bidang pertahanan dan keamanan diantaranya :

1. Mendirikan benteng – benteng pertahanan baru
2. Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon
3. Meningkatkan jumlah tentara dari pribumi sebanyak 18.000 pasukan diantaranya dari Legiun Mangkunegaran
4. Membangun jalan raya pos (Grote Postweg) dari Anyer Panarukan dengan panjang 1.100 km

Bidang Pemerintahan

Daendels mengubah beberapa aturan dalam tata cara adat istiadat diantaranya mereduksi beberapa kebijakan kerajaan lokal, diantaranya :

1. Pembatasan kekuasaan raja – raja Jawa
2. Bupati (adipati) diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji.
3. Membagi Jawa menjadi 9 prefektur dimana setiap prefektur dipimpin oleh prefek yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal secara langsung
4. Penghapusan kerajaan Banten dan Cirebon menjadi daerah pemerintahan kolonial

Bidang Sosial dan Ekonomi

Pasca bangkrutnya VOC, Daendels dituntut memperbaiki tata kelola ekonomi khususnya di Jawa. Berikut adalah kebijakan – kebijakannya :

1. Meningkatkan perolehan keuntungan dari pajak
2. Meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasar internasional
3. Mewajibkan menyerahkan hasil panen ke pemerintah kolonial
4. Memperdagangkan tanah kepada pihak swasta sehingga muncul tanah swasta (partikelir) yang dimiliki orang Cina, Arab dan Belanda

Bidang Peradilan

Pada bidang peradilan, Daendels menerapkan tiga jenis peradilan diantaranya peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing dan rakyat biasa. Daendels juga membuat aturan untuk memberantas korupsi kepada siapa saja termasuk orang Eropa dan Timur Asing.

Dampak Kebijakan Daendels

Pemerintahan Daendels melegalkan praktek perbudakan sehingga membuat hubungannya dengan raja – raja Jawa memburuk yang mengakibatkan munculnya perlawanan di berbagai daerah. Kebijakan penjualan tanah dan tidak produktifnya pemasukan dari wilayah – wilayah membuat Daendels dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan pemerintahan Jansens.