Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Buruknya sektor ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin mengharuskan pemerintah meluncurkan program – program ekonomi guna menanggulangi merosotnya ekonomi dan hiperinflasi. Berikut adalah kebijakan – kebijakan yang diambil pada masa Demokrasi Terpimpin.

Pembentukan Bappenas

Pada tanggal 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional (Dapernas). Dapernas beranggotakan 50 orang dengan Moh Yamin sebagai ketuanya. Pada tahun 1963, Soekarno mengganti nama Dewan Perancang Nasional menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tugas Bappenas diantaranya :

• Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah
• Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan
• Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS

Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)

Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan nilai uang atau devaluasi dengan nilai :

• Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50
• Uang kertas Rp 1000 menjadi 100
• Pembekuan semua simpanan di bank melebihi Rp 25.000

Alasan kebijakan devaluasi diterapkan karena tingginya inflasi. Melalui kebijakan devaluasi ini diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang. serta meningkatnya nilai rupiah. Namun, devaluasi tidak menyelesaikan masalah kemerosotan ekonomi. Para pengusaha daerah tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan dari pemerintah. Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang menjadi murah. Namun, rakyat tetap merasa kesusahan karena tidak memiliki uang.

Akibat dari kebijakan devaluasi, kas negara menjadi defisit karena banyak anggaran terpusat ke proyek politik. Guna menghentikan defisit, pemerintah justru mencetak uang baru tanpa adanya penghitungan yang matang. Kebijakan devaluasi kembali diterapkan pada 1965 yaitu menyederhanakan nilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 1. Akibatnya justru inflasi semakin parah. Selama masa 1963-1965, Indonesia mengalami hiperinflasi. Bahkan pada tahun 1965, inflasi mencapai 600 persen.

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Guna memperbaiki keadaan ekonomi secara menyeluruh, pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang berisi 14 peraturan pokok. Dekon bertujuan menyukseskan pembangunan yang dirancang oleh Bappenas. Tujuan Dekon yaitu menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa – sisa imperialisme.

Namun, Dekon tidak mampu menyelesaikan masalah inflasi yang terjadi. Dekon mengalami masa stagnasi dalam perekonomian Indonesia. Penyebab kegagalan Dekon diantaranya :

• Tidak terwujudnya pinjaman IMF sebesar 400 juta dollar AS
• Terganggunya perekonomian Indonesia karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia.
• Konfrontasi dengan Malaysia dan negara – negara barat memperparah kemereosotan ekonomi Indonesia.

Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri

Untuk mencapai kemandirian ekonomi, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Melalui sektor tersebut diharapkan mampu diekspor agar menjadi devisa negara dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Maka, pemerintah meluncurkan pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP).

Peleburan Bank

Soekarno berusaha menyatukan semua bank agar tersentral dalam satu bank. Kebijakan ini tertuang dalam Perpres No 7/1965, tentang didirikan Bank Tunggal Milik Negara. Bank Tunggal Milik Negara memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. Bank Indonesia merupakan hasil dari peleburan bank – bank seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara. Namun, langkah ini memicu banyak spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Sebab pada saat itu belum ada lembaga yang mengawasi permasalahan ini.

Sumber : https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/200000769/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin?page=all