Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga dari demokrasi liberal setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini menjabat pada periode 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953.
Kabinet Wilopo diangkat setelah bubarnya Kabinet Sukiman yang dibubarkan akibat kasus MSA. Pada awalnya, Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto dari PNI dan Prawoto Mankusasmito dari Masyumi sebagai formatur kabinet yang ditunjuk pada 1 Maret 1952. Sayangnya, kedua orang tersebut tidak terpenuhi karena tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen sehingga Sidik dan Prawoto mengembalikan mandatnya.
Pada tanggal 19 Maret 1952, Soekarno menunjuk Wilopo sebagai formatur baru. Kabinet Wilopo dikenal sebagai kabinet zaken, atau kabinet yang berisi tokoh – tokoh yang ahli pada bidangnya.
Kabinet Wilopo merumuskan enam program kerja. Program kerja yang diusung tidak jauh berbeda dengan program kerja pada kabinet sebelumnya. Berikut adalah program kerja dalam negeri Kabinet Wilopo :
Program kerja luar negeri Kabinet Wilopo meliputi :
Kabinet Wilopo berlangsung selama satu tahun. Selama masa pemerintahannya, Kabinet Wilopo mengalami beberapa permasalahan seperti gerakan separatisme dan kondisi ekonomi yang mengalami kemerosotan. Kabinet Wilopo dianggap bersalah dalam penyelesaian masalah tanah perkebunandi Sumatera Utara (Peristiwa Tanjung Morawa).
Peristiwa Tanjung Morawa diawali dari tanah Deli Planters Vereeniging atau DVP yang telah ditinggalkan lama pemiliknya. Permasalahan yang terjadi adalah adanya petani ilegal yang menggarap tanah DVP tanpa izin. Akibatnya dilakukan pengerahan polisi untuk mengusir para petani. Peristiwa ini menimbulkan korban sebanyak lima orang. Pers dan parlemen bereaksi keras terhadap peristiwa ini. Hingga pada 2 Juni 1952, Wilopo resmi menyerahkan mandatnya kepada presiden.
Sumber :
https://regional.kompas.com/read/2022/11/22/211138778/kabinet-wilopo-proses-terbentuk-program-kerja-dan-penyebab-jatuh?page=all
https://tirto.id/sejarah-kabinet-wilopo-susunan-program-kerja-akhir-kekuasaan-goBl