Kabinet Natsir : Program Kerja, Keberhasilan dan Mosi Tidak Percaya

Pada tahun 1950 Indonesia memasuki masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang ditunjuk presiden dan diresmikan pada 7 September 1950, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1950 dan berakhir pada 21 Maret 1951.

Kabinet Natsir dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir. Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asaat, Mr. Moh. Roem, Ir. Juanda, dan Sumitro Joyohadikusumo. Kabinet Natsir memiliki koalisi Masyumi bersama Partai Nasional Indonesia. Pada awal pembentukan kabinet, PNI tidak dilibatkan. Hal tersebut yang menjadi penyebab partai yang didirikan Soekarno menjadi oposisi bersama PKI dan Murba.

Susunan Kabinet Natsir

Berikut adalah susunan Kabinet Natsir :

• Perdana Menteri: Mohammad Natsir
• Wakil Perdana Menteri: Sri Sultan Hamengkubuwono IX
• Menteri Dalam Negeri: Assaat
• Menteri Luar Negeri: Mohammad Roem
• Menteri Keamanan Rakyat: Abdul Halim (berhenti 8 Desember 1950) dan Sri Sultan HB IX (diangkat 8 Desember 1950)
• Menteri Kehakiman: Wongsonegoro
• Menteri Penerangan: M.A. Pellaupessy
• Menteri Keuangan: Sjafruddin Prawiranegara
• Menteri Perdagangan dan Industri: Sumitro Djojohadikusumo
• Menteri Pertanian: Tandiono Manu
• Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi: Herman Johannes
• Menteri Sosial: F.S. Haryadi
• Menteri Perhubungan: Djuanda
• Menteri Kesehatan: J.Leimena
• Menteri Agama: Wahid Hasjim
• Menteri Tenaga Kerja: Pandji Suroso
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Bahder Johan
• Menteri Negara: Harsono Cokroaminoto

Program Kerja Kabinet Natsir

Berikut adalah program kerja Kabinet Natsir :

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
• Konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan
• Menyempurnakan organisasi angkatan perang
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan
• Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat.

Prestasi Kabinet Natsir

Keberhasilan Kabinet Natsir dapat dilihat dalam bidang ekonomi dalam penerapan Sumitro Plan. Sumitro Plan berhasil mengubah perekonomian dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Indonesia berhasil masuk PBB untuk membahas masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Dalam hubungan luar negeri, Indonesia menetapkan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya.

Masalah dan Kendala Kabinet Natsir

Dalam kepemimpinan Kabinet Natsir, ada beberapa kendala dan masalah yang harus dihadapi Kabinet Natsir. Penerapan Sumitro Plan ternyata tidak berjalan maksimal. Hal ini karena penyelewengan bantuan yang diberikan, sehingga tidak mencapai sasaran. Selain itu Kabinet Natsir belum bisa lepas dari masalah pemberontakan di wilayah Indonesia. Pemberontakan tersebut seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.

Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat juga mengalami kegagalan. Indonesia dan Belanda membuka perundingan pada 4 Desember 1950. Kegagalan ini menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar hingga Hadikusumo dari PNI menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP Nomor 39 Tahun 1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Natsir Jatuh pada tanggal 21 Maret 1951.

Sumber : https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/63fd6436a11bf/mengenal-kabinet-natsir-program-kerja-dan-keberhasilannya