Kabinet Djuanda : Program Kerja, Keberhasilan dan Berakhirnya Masa Jabatan

Kabinet Djuanda merupakan kabinet ketujuh dan terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Djuanda dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja yang memulai masa kerjanya pada September 1957 dan berakhir pada Juli 1959.

Kabinet Djuanda tercatat sebagai kabinet yang paling lama menjabat yaitu 14 bulan. Seiring berganti – ganti kabinet membuat demokrasi liberal tidak berlangsung lama yaitu dari tahun 1950 hingga 1959. Dengan kata lain Kabinet Djuanda lah yang menjadi kabinet terakhir di masa demokrasi liberal.

Kabinet Djuanda dikenal sebagai kabinet zaken, yaitu kabinet yang diisi oleh para ahli atau kalangan non partai. Selama masa demokrasi liberal, ada tiga kabinet yang dikenal sebagai kabinet zaken yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo dan Kabinet Djuanda. Djuanda dikenal sebagai seorang administrator yang sangat ideal apabila ditempatkan sebagai perdana menteri.

Djuanda tidak berasal dari partai sehingga tidak ambil bagian dalam kepentingan partai manapun. Meskipun Djuanda sangat menghormati Soekarno dan militer, namun Djuanda tidak begitu saja tunduk pada keduanya.

Program Kerja Kabinet Djuanda

Setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II, Djuanda ditunjuk sebagai perdana menteri dan menjalankan program kerjanya. Berjalannya Kabinet Djuanda tidak mudah karena berada di tengah pergolakan Irian Barat hingga masalah ekonomi yang sangat buruk. Berikut ini adalah program kerja Kabinet Djuanda :

• Membentuk dewan nasional;
• Menormalisasi keadaan Republik Indonesia;
• Melancarkan pelaksanaan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB);
• Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya; Mempercepat proses pembangunan.

Susunan Kabinet Djuanda

• Menteri Luar Negeri: Soebandrio
• Menteri Dalam Negeri: Sanusi Hardjadinata
• Menteri Pertahanan: Djuanda
• Menteri Kehakiman: G.A. Maengkom
• Menteri Penerangan: Soedibjo
• Menteri Keuangan: Sutikno Slamet
• Menteri Pertanian: Sadjarwo
• Menteri Perdagangan: Prof. Mr. Soenario dan Rachmad Muljomiseno
• Menteri Perindustrian: F.J. Inkiriwang
• Menteri Perhubungan: Sukardan
• Menteri Perhubungan Laut: Nazir
• Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Pangeran Mohammad Nur
• Menteri Perburuhan: Samijono
• Menteri Sosial: J. Leimena dan Muljadi Djojomartono
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prijono
• Menteri Kesehatan: Aziz Saleh
• Menteri Agama: Mohammad Iljas
• Menteri Agraria: R. Sunarjo
• Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja: A.M. Hanafi
• Menteri Negara Urusan Veteran: Chaerul Saleh
• Menteri Negara Hubungan Antar Daerah: F.L. Tobing
• Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi: Suprajogi
• Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer: Wahid Wahab
• Menteri Negara Urusan Transmigrasi: F.L. Tobing
• Menteri Negara: A.M Hanafi
• Menteri Negara: Mohammad Yamin

Keberhasilan Kabinet Djuanda

Salah satu keberhasilan yang diraih Kabinet Djuanda adalah disepakatinya Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini berisi tentang aturan batas perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai mengancam keamanan dalam negeri. Sebelum disepakati Deklarasi Djuanda batas teritorial Indonesia yang semula 3 mil menyebabkan adanya laut bebas yang memisahkan antar pulau. Dengan adanya Deklarasi Djuanda, Indonesia menyatakan perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan antar pulau adalah wilayah NKRI. Dengan demikian wilayah laut dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan.

Selain Deklarasi Djuanda, terdapat beberapa keberhasilan dalam program kerja lain, seperti :

• Pembentukan dewan nasional dengan tujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dewan nasional ini yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam Demokrasi Terpimpin.
• Mengadakan musyawarah nasional (Munas) untuk mencegah pergolakan di daerah termasuk Irian Barat.

Kejatuhan Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda secara resmi berakhir setelah keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang sekaligus mengawali masa Demokrasi Terpimpin. Terdapat beberapa penyebab keruntuhan Demokrasi Djuanda diantaranya :

• Banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik didalam pemerintahan.
• Banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan ketidak konsistenan dalam berjalannya pemerintahan
• Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah.
• Krisi ekonomi dan keuangan.